Intipena.com , SERANG – Setelah ramai disorot terkait keluhan sejumlah pekerja yang mengaku belum menerima upah hingga 21 hari, proyek Penataan Alun-Alun Kota Serang senilai Rp48,2 miliar akhirnya mendapat respons dari pihak pelaksana dan Dinas PUPR Kota Serang.
Dalam pertemuan dengan sejumlah awak media di lokasi proyek pada Jumat (20/11/2026), pelaksana dari PT Ambila Jaya Konstruksi (AJK), Reza, bersama Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Serang, Dadan, memberikan klarifikasi terkait polemik dugaan tunggakan upah pekerja.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut atas keluhan pekerja yang sebelumnya mengaku belum menerima upah harian, pembayaran lembur, serta mempertanyakan perlindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial.
Mandor Sulit Dihubungi, Reza Mengaku Siap Bertanggung Jawab
Dalam keterangannya, Reza mengakui bahwa persoalan pembayaran upah pekerja memang terjadi. Ia menyebut mandor yang sebelumnya menangani pembayaran pekerja kini sulit dihubungi.
Meski mengaku persoalan tersebut bukan kesalahan dirinya secara langsung, Reza menyatakan siap mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan pembayaran hak para pekerja.
Menurutnya, langkah penyelesaian akan segera diajukan ke kantor perusahaan agar pembayaran kepada para pekerja dapat dituntaskan.
Reza bahkan menyampaikan komitmen bahwa seluruh upah pekerja yang bermasalah akan dibayarkan dalam waktu dekat, dengan estimasi penyelesaian sekitar satu hingga dua hari ke depan.
Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi para pekerja yang sebelumnya mengaku terpaksa menunggu berhari-hari tanpa kepastian pembayaran, bahkan sebagian mulai kesulitan memenuhi kebutuhan makan dan terpaksa berutang di warung sekitar proyek.
Namun, janji penyelesaian tersebut tentu masih harus dibuktikan. Pekerja bukan membutuhkan sekadar pernyataan siap bertanggung jawab, melainkan uang hasil keringat yang benar-benar masuk ke tangan mereka.
PUPR Kota Serang Sebut Akan Lakukan Evaluasi
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Serang, Dadan, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek ke depan.
Terkait persoalan tunggakan upah yang mencuat, Dadan menyampaikan bahwa penyelesaian akan ditempuh secara kekeluargaan, sebagaimana disampaikan pihak perusahaan.
Meski demikian, munculnya persoalan pembayaran tenaga kerja di tengah pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah menjadi catatan penting bagi pengawasan proyek pemerintah.
Evaluasi tidak semestinya hanya berfokus pada progres pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan pelaksanaan proyek berjalan tertib, termasuk tidak mengabaikan hak tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.
Sebab, proyek pembangunan bukan semata-mata soal beton, paving, struktur, dan keindahan tata kota. Ada pekerja yang menggantungkan hidup dari upah harian, ada keluarga yang menunggu, dan ada kewajiban perusahaan yang harus dituntaskan.
Progres Proyek Diklaim Sudah 60 Persen, Target Akhir Tahun Dikejar
Di sisi lain, Dadan menyampaikan bahwa progres pembangunan Penataan Alun-Alun Kota Serang saat ini telah mencapai sekitar 60 persen.
Pihaknya optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir tahun.
Optimisme tersebut tentu menjadi kabar yang patut dicatat. Namun, di tengah target percepatan pembangunan, penyelesaian persoalan hak pekerja juga tidak boleh dikesampingkan atau justru tertinggal di belakang progres fisik.
Jangan sampai pembangunan terlihat berlari mengejar target, sementara persoalan pembayaran upah justru berjalan tertatih-tatih.
MELEDOKKK…!! Pembangunan Boleh Dikebut, Hak Pekerja Jangan Ditunda Meledokk.
Jargon pembangunan boleh MELEDOKKK…!!, progres pekerjaan boleh dikejar hingga akhir tahun, dan wajah Alun-Alun Kota Serang boleh dipercantik dengan anggaran Rp48,2 miliar.
Namun, satu hal yang tak boleh ikut tertunda adalah hak para pekerja.
Janji pembayaran dalam satu hingga dua hari ke depan kini menjadi hal yang ditunggu para pekerja. Jika benar seluruh tunggakan diselesaikan, persoalan ini setidaknya dapat menemukan jalan keluar.
Tetapi jika kembali molor, maka janji penyelesaian justru akan menambah panjang daftar pertanyaan terhadap pengelolaan tenaga kerja pada proyek tersebut.
Publik tentu berharap proyek ini tidak hanya sukses secara fisik, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bekerja di balik pembangunannya.
Alun-alun boleh dipercantik, proyek boleh dikebut, target boleh MELEDOKKK…!! Tetapi jangan sampai hak pekerja justru dibiarkan mengendap.
Kini, yang ditunggu bukan lagi sekadar klarifikasi, melainkan bukti nyata bahwa seluruh upah pekerja benar-benar dibayarkan.
(Redaksi)

