KABUPATEN SERANG – Pelaksanaan proyek pemasangan paving block di lingkungan Sekolah Khusus Negeri (SKhN) 01 Kabupaten Serang, tepatnya di wilayah Cisaat, Kecamatan Padarincang, menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
Proyek yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diduga belum memenuhi aspek keterbukaan informasi pekerjaan. Pasalnya, berdasarkan pemantauan tim media pada Selasa (3/11/2026), papan informasi proyek yang memuat keterangan anggaran dan identitas pelaksana belum terlihat terpasang di lokasi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi kegiatan pembangunan yang semestinya dapat diketahui masyarakat, terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.
Tidak hanya persoalan keterbukaan informasi, tim media juga menemukan sejumlah pekerja yang terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap ketika melakukan pekerjaan pemasangan paving block.
Temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat setiap pekerjaan konstruksi harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Papan Proyek Tidak Terlihat, Masyarakat Sulit Mengakses Informasi Anggaran
Ketiadaan papan informasi proyek menjadi salah satu persoalan yang patut dijelaskan oleh pihak pelaksana maupun instansi terkait.
Melalui papan informasi, masyarakat dapat mengetahui sejumlah informasi dasar pekerjaan, seperti nama kegiatan, sumber pendanaan, nilai kontrak, pelaksana, serta jangka waktu pelaksanaan.
Tanpa informasi tersebut, publik tidak memiliki gambaran awal mengenai besaran anggaran dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan.
Transparansi bukan sekadar formalitas dalam pekerjaan pemerintah. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten perlu memberikan penjelasan mengenai identitas paket pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, serta alasan belum terlihatnya papan informasi di lokasi.
Pekerja Diduga Tidak Menggunakan APD Lengkap
Persoalan lainnya berkaitan dengan keselamatan pekerja. Dalam pemantauan di lapangan, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan APD secara lengkap.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan penerapan standar K3 oleh pihak pelaksana.
Keselamatan pekerja seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan proyek konstruksi. Jangan sampai pekerjaan pembangunan fasilitas pendidikan justru mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang terlibat.
Pihak pelaksana maupun pengawas teknis perlu memastikan perlengkapan keselamatan tersedia dan digunakan sesuai risiko pekerjaan.
Wakil Pelaksana Sebut H. Hasan Jarang ke Lokasi
Saat dikonfirmasi awak media, Dede, yang mengaku sebagai wakil pelaksana sekaligus penjaga sekolah, menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut baru berjalan sekitar lima hari.
Ia mengaku mendapat penunjukan dari seseorang bernama H. Hasan untuk mengawasi dan menangani pekerjaan di lokasi.
“Proyek ini baru berjalan sekitar lima hari, Pak. Saya ditunjuk oleh Pak Haji Hasan untuk mengawasi dan menangani semuanya di sini. Beliau sendiri jarang ke lokasi, jadi saya yang disuruh mengurus pekerjaan ini,” ujar Dede.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.
Keberadaan penanggung jawab pekerjaan perlu dipastikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, dan standar keselamatan kerja.
Namun, alasan H. Hasan jarang berada di lokasi serta mekanisme pengawasan yang diterapkan masih memerlukan penjelasan langsung dari yang bersangkutan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Diminta Evaluasi
Sejumlah temuan tersebut menjadi alasan bagi tim media untuk meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek paving block di SKhN 01 Kabupaten Serang.
Instansi terkait diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi faktual pekerjaan di lapangan.
Pemeriksaan perlu mencakup keterbukaan informasi anggaran, kelengkapan administrasi, penerapan K3, identitas pelaksana, mekanisme pengawasan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, instansi berwenang diharapkan mengambil langkah sesuai peraturan yang berlaku.
Kontrol Sosial terhadap Penggunaan Anggaran Publik
Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan kegiatan yang memiliki kepentingan langsung bagi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap tahapan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, pelaksanaan teknis, maupun kualitas hasil pembangunan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran pemerintah digunakan. Ketiadaan informasi proyek, dugaan ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan kerja, serta pertanyaan mengenai pengawasan tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media belum memperoleh keterangan resmi dari H. Hasan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengenai sejumlah temuan tersebut.
Intipena.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak pelaksana, penyedia jasa, serta instansi terkait guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Perkembangan proyek ini akan terus menjadi perhatian sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran publik.
Jangan sampai pembangunan hanya terlihat berjalan di atas tanah, sementara transparansi, keselamatan pekerja, dan tanggung jawab pengawasan justru tidak terlihat di lapangan.
(Martin/*)
