Serang, intipena.com – Suasana Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Kabupaten Serang mendadak memanas saat ratusan massa dari Koalisi Persatuan Elemen Masyarakat Banten (Koalisi Permak Banten) menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (26/11/2025). Massa mendesak penegakan hukum terkait dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan di sejumlah PKBM, terutama PKBM Bina Warga dan PKBM Putra Mandiri.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Presidium Koalisi, Adi Muhdi (Acong), yang menyoroti dugaan manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran BOP dari APBN TA 2023–2024. Massa menilai dugaan permainan data peserta didik di Dapodik merupakan persoalan serius yang harus segera diungkap aparat penegak hukum.
Regulasi Jadi Senjata Kritik: Publik Wajib Tahu
Koalisi Permak Banten membawa sederet dasar hukum sebagai landasan kritik, antara lain:
- UU Pelayanan Publik
- UU Kearsipan
- UU Pers
- UU Ormas
- UU Keterbukaan Informasi Publik
- UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Mereka juga mengingatkan pentingnya ketentuan dalam Kepmendikbudristek No. 3/P/2023 yang mengatur mekanisme dan satuan biaya BOP Kesetaraan.
Dugaan Rekayasa Pembelajaran & Data Peserta Didik
Dalam orasinya, Acong meminta Kapolda Banten segera mengambil langkah konkret. Ia menuding PKBM Bina Warga memiliki pola penyerapan anggaran yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, ditemukan indikasi:
- Manipulasi data peserta didik, termasuk memasukkan peserta dari luar daerah
- Pembelajaran yang tidak dilaksanakan secara riil sesuai jumlah di Dapodik
- Penggunaan alasan pembelajaran daring untuk menghindari kewajiban tatap muka
- Rekayasa sarana-prasarana pada PKBM Putra Mandiri
- Dugaan kontribusi oknum Dindik Kabupaten Serang dalam validasi data
Data Penerimaan BOP PKBM Bina Warga Jadi Sorotan
Koalisi membawa dokumen terkait anggaran BOP PKBM Bina Warga yang nilainya cukup fantastis, yaitu:
- 393, 505, 898 peserta × Rp1.300.000–Rp1.800.000 → Total Rp589.500.000 – Rp1.498.500.000
- 257, 516, 782 peserta × Rp1.300.000–Rp1.800.000 → Total Rp385.500.000 – Rp1.326.000.000
Koalisi menyatakan angka tersebut harus diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan pelaksanaan pembelajaran.
Desak Pemeriksaan Menyeluruh
Komandan lapangan, Yudit, bahkan menyebut PKBM Bina Warga “lebih mirip usaha berkedok yayasan” yang hanya mengejar anggaran. Sementara koordinator lapangan, Fitra, menilai ada kemungkinan kolaborasi antara oknum PKBM dan Dindik dalam proses input dan validasi data.
Koalisi Permak Banten menuntut pemeriksaan terhadap tujuh dokumen penting:
- AKM peserta
- Dokumen proyek P5
- Jadwal pembelajaran
- Foto sarana-prasarana
- Capaian iklim pembelajaran
- Data guru linier
- Dokumen tata kelola kepala sekolah
Minta Kapolda Bentuk Tim Khusus
Koalisi menegaskan aksi ini merupakan bentuk partisipasi publik yang dijamin undang-undang. Mereka meminta Kapolda Banten membentuk tim pemeriksa khusus untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan BOP Kesetaraan.
Sebelum bubar tertib, Acong mengingatkan bahwa audiensi belum dianggap selesai.
“Jika permohonan data belum dijawab, kami akan kembali dengan massa lebih besar dan menyerahkan LAPDU kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Aksi berjalan tertib dan rencananya akan berlanjut pada jilid berikutnya jika tuntutan tidak ditanggapi.
