Ratusan Honorer di Banten Berunjuk Rasa, Minta Diangkat PPPK
intipena.com – Ratusan guru honorer di lingkungan Pemprov Banten menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Banten, Jumat, 31 Januari 2025.
Mereka menuntut kejelasan status setelah 932 guru tidak mendapatkan formasi dalam seleksi tahap pertama, sehingga masuk dalam kategori R3.
Aksi Korlap Dadang Hidayat, mengatakan Aksi ini merupakan eksekusi maupun konfirmasi kami yang mana, pihaknya sudah melakukan audiensi ke berbagai pihak yaitu BKD Dindik sampai Kemendikdasmen di Jakarta dan Menpan-RB.
Ia menjelaskan, saat ini formasi formasi guru yang masih tersedia 1.024 dan ada 932 guru yang belum mendapatkan formasi.
“Melihat itu, kami menuntut yang 1.024 formasi tersisa bisa menyelesaikan formasi guru yang belum menempati formasi.” tandasnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan ketika pihak Pemprov Banten serius menyelesaikan masalah tersebut, menurutnya tidak ada yang sulit.
“Pihak Menpan RB mengembalikan pendaftaran PPPK kepada Pemda masing masing dalam hal ini PPPK Pj Gubernur.” katanya.
“Hari ini bagaimana caranya PJ gubernur bisa menyelesaikan dan bisa mengusulkan R3 guru sebanyak 932 guru diselesaikan dengan sisa formasi yang sejumlah 1024.” tandasnya.
Ia menuturkan, Justru kekhawatiran kami yang 1.024 bakal diisi oleh tahap II yang mana kategorinya baru 2 tahun mengajar.
“Ketika kami melihat data pendaftar 2 ini sudah sejumlah 6 ribu orang.” tuturnya.
Masih kata Dadang, Belum ada kepastian dari pejabat BKD maupun Pj untuk 1.024 honorer pada tahap 2 ini. akankah mengisi sisi formasi atau diberikan formasi tambahan, ini tidak ada kejelasan.
“R3 minimal 3 tahun ada yang sampai 20 tahun di sekolah saya ada 20 tahun mengajar dan sampai saat ini dia pendaftaran PPPK dia blm mendapatkan formasi.”ujarnya.
“Saya sendiri bahasa inggris, tidak dapat formasi sementara Formasi 300 lebih, balik lagi ada pihak yang masuk dari swasta kami tak mempermasalahkan itu.”tambahnya.
Ia berharap, bagaimana caranya formasi 1.024 yang berstatus honorer diselesaikan 932 guru termasuk data BKN.
“Yang rata rata 5-10 tahun, belum tau knp belum ditetapkan.” harapnya.
Tidak ada komentar