Serang, intipena.com – Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sasahan, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, tengah jadi sorotan publik. Warga menuding kelompok BUMDes hanya dijadikan “wayang” alias formalitas, sementara pengelolaan diduga dikendalikan oleh staf desa.
Dugaan ini muncul di tengah pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2025, di mana Pemerintah Desa Sasahan mengalokasikan dana untuk pembangunan kandang ayam petelur dan pengembangan palawija. Namun, kabar tak sedap soal keterlibatan perangkat desa membuat situasi menjadi hangat diperbincangkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Sasahan, Karuji, membantah keras isu tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami aturan pengelolaan BUMDes dan memastikan program ini berjalan sesuai regulasi.
“BUMDes tidak boleh dikelola oleh perangkat desa, itu kami paham betul. Program ini murni inisiatif masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan hewani dan nabati. Desa hanya memfasilitasi dan membantu jalannya kegiatan,” ungkap Karuji saat ditemui di Kantor Desa Sasahan, Senin (10/11/2025).
Karuji menambahkan, tahun ini merupakan kali pertama Desa Sasahan menjalankan program ketahanan pangan dalam bentuk usaha peternakan dan pertanian terpadu. Sebelumnya, fokus kegiatan diarahkan pada Jalan Usaha Tani (JUT) untuk memperkuat akses produksi pertanian.
Sementara itu, Aris, salah satu staf Desa Sasahan yang disebut-sebut terlibat dalam pengelolaan BUMDes, juga angkat bicara. Ia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya tidak termasuk dalam struktur organisasi BUMDes.
“Saya hanya hadir waktu acara peletakan batu pertama bersama Pak Kades. Tidak benar kalau dibilang staf desa ikut ngelola BUMDes. Kalau perlu saya bersumpah,” ujar Aris menegaskan.
Karuji berharap masyarakat tidak mudah termakan isu yang bisa memecah persatuan desa. Menurutnya, BUMDes justru hadir untuk memperkuat ekonomi warga dan mendorong kemandirian desa melalui program ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Pemerintah Desa Sasahan juga menegaskan siap membuka data dan laporan pelaksanaan program kepada publik, sebagai bentuk transparansi agar tidak ada kecurigaan yang menyesatkan.
(Red/*)
