Serang – Forum Perjuangan Honorer (FPH) Kabupaten Serang berencana menggelar aksi damai di Pendopo Kabupaten Serang pada Selasa, 14 Januari 2025. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat tembusan bernomor 001/01.Sek/FPH/2025 yang telah dikirimkan kepada Polda Banten. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa aksi damai akan berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 18.00 WIB dengan perkiraan jumlah massa mencapai 1.000 orang.
Korlap Aksi: Perizinan Sudah Lengkap, Aksi Siap Digelar
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rivai, membenarkan rencana unjuk rasa tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan seluruh perizinan yang diperlukan.
“Iya benar, kalau tidak ada halangan, aksi tetap akan berjalan. Besok kami akan berkumpul dulu di BKAD sebelum bergerak ke lokasi aksi. Perizinan sudah lengkap, tinggal pelaksanaan saja,” ujar Rivai saat dikonfirmasi pada Minggu (12/1/2025).
Lebih lanjut, Rivai menyoroti nasib tenaga honorer, khususnya di instansi pemerintah daerah dan sektor pendidikan, yang masih belum jelas terkait pengangkatan mereka menjadi PPPK.
“Saat ini banyak tenaga honorer di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sektor pendidikan yang statusnya menggantung. Pemerintah daerah juga tidak pernah membuka formasi yang memadai. Harapan kami, melalui aksi ini, pemerintah dapat segera membuka formasi dan mengangkat seluruh honorer menjadi PPPK, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun OPD lainnya,” tegasnya.
Tuntutan Aksi: Kepastian Pengangkatan PPPK
Aksi damai ini membawa beberapa tuntutan utama, antara lain:
Polres Serang: Surat Aksi Telah Diterima
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Serang, Saeful Sani, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima surat pemberitahuan aksi tersebut.
“Untuk surat aksi, sudah ada tembusan ke kami,” ujarnya singkat.
Aksi yang akan digelar FPH Kabupaten Serang ini menjadi sorotan, mengingat urgensi kepastian status tenaga honorer di berbagai sektor. Diharapkan, aksi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memberikan kejelasan dan solusi bagi para honorer yang telah lama mengabdi.
Tidak ada komentar