Bogor, intipena.com – Dugaan praktik pengoplosan gas elpiji bersubsidi di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, kembali mengemuka dan menuai keresahan masyarakat. Aktivitas ilegal yang disinyalir melibatkan oknum pelaku usaha tanpa izin ini disebut-sebut sudah berlangsung lama tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan pengoplosan dilakukan dengan memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi ke tabung ukuran 12 kilogram non-subsidi. Praktik tersebut tidak hanya jelas melanggar hukum, melainkan juga merugikan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan gas bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Seorang warga Rumpin yang enggan identitasnya dipublikasikan mengatakan bahwa aktivitas mencurigakan sering terlihat di sejumlah titik.
“Sering ada kegiatan aneh, baik pagi, siang, maupun malam. Kami hanya berharap pihak kepolisian segera bertindak sebelum masalah makin besar,” ujarnya.
Selain ilegal, aktivitas pengoplosan gas juga sangat berbahaya dan rentan menyebabkan kecelakaan fatal. Kesalahan teknis kecil saja dapat memicu ledakan yang mengancam keselamatan pelaku maupun warga sekitar. Tidak hanya itu, praktik tersebut turut berdampak pada meningkatnya kelangkaan dan harga gas elpiji 3 kilogram di pasaran.
Salah satu aktivis setempat menegaskan bahwa APH harus mengambil langkah tegas.
“Pengoplosan gas adalah tindak pidana serius yang diatur dalam Undang-Undang Migas. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, berarti ada kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum di daerah,” tegasnya.
Warga berharap pihak kepolisian bersama instansi terkait segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan penyelidikan, menutup lokasi pengoplosan, serta memberikan sanksi hukum kepada para pelaku. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar hak rakyat kecil atas gas bersubsidi benar-benar terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
(Tim/Red)
